Majene,Detikpublik,Co.Id–Pemberitaan yang dpi muat beberapa Media Online yang menyudutkan DPRD Majene Sebagai Lembaga Daerah,Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene, Abdul Wahab,menegaskan komitmennya dalam menerima kritik, masukan, dan saran dari masyarakat demi pembangunan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan saat di hubungi melalui via telpon pada Jum’at (10/1/2025).
Abdul Wahab, yang telah empat kali terpilih sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menjelaskan struktur kerja DPRD Majene yang terbagi dalam tiga komisi.
Komisi II, dipimpin oleh Nafirman, fokus pada bidang ekonomi.
Komisi III, dengan ketua Jasman dari Fraksi Demokrat, menangani kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dan pendidikan.
“Setiap komisi bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tidak ada anggota DPRD Majene yang tidak bekerja,” tegas Abdul Wahab kepada wartawan.
Perbaikan Gedung DPRD Majene
Abdul Wahab juga menyinggung kondisi gedung DPRD Majene yang memerlukan perbaikan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan renovasi kepada pemerintah daerah secara berkesinambungan.
“Kami sudah mengajukan permohonan perbaikan gedung setiap tahun, meskipun harus dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Mengakhiri wawancara, Abdul Wahab mengimbau kepada seluruh insan pers untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang dan objektif terkait DPRD Majene.Juga dengan sumber yang jelas agar narasi Pemberitaan bisa di pertanggun jawabkan,, ” Ujar Wahab
“Kami berharap media dapat menyampaikan berita secara berimbang, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Majene, Syarifyuddin, S.Sos ketika di hubungi detikpublik. Co, I’d,
Sabtu 11/1/2025.
Ia mengungkapkan bahwa,dalam tugas Anggota DPRD itu ada pembagian pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah, baik itu dalam penetapan anggaran juga dalam pengunaanya.
Untuk Komisi I yang membidangi Pemerintahan, tentunya akan mengawasi Pemda di dalam menjalankan pemerintahan.Terkait dengan pemberitaan yang di muat di beberapa media Online, mestinya harus berimbang dan di konfirmasi kepada pihak bersangkutan, jangan hanya menulis rilis berita baru tidak jelas sumbernya. ” Kata syaripuddin.
“Jangan hanya menulis berita sepertinya menghakimi sebuah Lembaga Negara,termasuk berita Opini. Dia berharap kepada wartawan agar memuat sebuah artikel berita mestinya harus berimbang dan rasional. ” Tutur Mantan Kades Paminggalan dari Fraksi Demokrat.
(Wid)
